Yordania Berupaya Mengakhiri Ketegangan Ramadhan Di Masjid Al Aqsha Lewat Diplomatik

Raja Abdullah II Yordania, foto : Google.com

Qorroba.id - Ramallah, Palestina, Raja Abdullah II dari Yordania telah berupaya untuk mengintensifkan ketegangan yang terjadi di Masjid Al Aqsha di bulan Suci Ramadhan ini.

Mengutip dari situs Arab News (19/4/2022), Pada hari Senin, Raja Abdullah II menghubungi Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed, Presiden Mesir Abdul-Fattah El-Sisi, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dalam pembicaraannya, Raja Abdullah menekankan agar ketegangan yang terjadi di Masjid Al Aqsha di selesaikan.

Raja berupaya datang di tengah kekhawatiran yang berkembang bahwa perilaku provokatif dari Israel di sekitar Masjid Al Aqsha dapat merusak peluang mencapai kedamaian.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa Yordania telah memanggil duta besar Israel untuk memberitahunya tentang kecaman Amman atas tindakan Israel, dan pada hari Senin mengatakan pihaknya memanggil kuasa usaha Israel.

"Kami memanggil duta besar Israel, dan kami akan memanggil kuasa usaha untuk menginformasikan kepadanya tentang pesan kami yang tegas dan jelas di mana kami mengutuk tindakan Israel," kata Menteri di kutip pada situs Arab News.

Dia juga menambahkan bahwa Yordania akan menjadi tuan rumah pertemuan komite Liga Arab Kamis depan untuk menghadapi "tindakan ilegal Israel" di tempat-tempat suci Yerusalem.

Selanjutnya Al Safadi juga memperingatkan bahwa jika Israel tidak menghentikan “langkah-langkah ilegal ini dan pelanggarannya,” itu akan memikul tanggung jawab untuk meningkatkan ketegangan.

Juru bicara kementerian luar negeri Haitham Abul Ful mengatakan, kuasa usaha Israel telah menerima surat, yang berisi penolakan Yordania terhadap tindakan "ilegal dan provokatif" di Yerusalem dan serangannya terhadap jamaah di Masjid Al Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga umat Islam.

Abul Ful juga mengatakan bahwa Yordania menuntut Israel menghormati kebebasan beribadah dan “segera” menghentikan serangan dan upayanya untuk mengubah status quo sejarah dan hukum di Masjid Al-Aqsa / Al Haram Al Sharif.

"Tindakan Israel adalah eskalasi serius dan pelanggaran hukum internasional dan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan," Kata sang jubir itu.

Keputusan memanggil Duta Besar Israel muncul ketika kelompok-kelompok nasional di Yordania melanjutkan solidaritas mereka dengan jamaah di Masjid Al Aqsha juga karena demonstrasi besar-besaran mereka hingga akhir bulan Suci Ramadhan.

Israel bereaksi dengan prihatin terhadap Yordania yang memanggil duta besarnya di Amman pada hari Senin.

Orang Palestina merupakan persentase besar dari populasi penduduk di Yordania. Puluhan ribu orang tinggal di kamp-kamp pengungsi di pinggiran Amman dan protes darei mereka dalam solidaritas dengan Al Aqsa dapat menimbulkan tantangan bagi keamanan dan stabilitas Yordania.

Meskipun Mesir dan Qatar telah menengahi antara Hamas, Jihad Islam dan Israel untuk mencegah eskalasi keamanan lebih lanjut, namun Palestina masih percaya bahwa hanya tekanan Yordania yang dapat menghentikan pembatasan Israel lebih lanjut di Masjid Al Aqsa selama bulan Suci Ramadhan.

Mengutip dari situs Arab News, Palestina khawatir bahwa otoritas Israel akan membagi Masjid Al Aqsha antara Muslim dan Yahudi, seperti yang mereka lakukan beberapa tahun lalu di Masjid Ibrahimi di Hebron.

Sementara warga Palestina yang marah atas tindakan polisi Israel Jumat lalu meminta Yordania untuk campur tangan dan mempertanyakan posisi Raja Abdullah dalam melindungi Masjid Al Aqsha.

Beberapa warga Palestina menulis postingan di media sosial. Diantara berbunyi: “Masjid Al Aqsha tidak perlu berkarpet, melainkan membutuhkan perlindungan dari orang-orang yang memimpinnya untuk shalat di bulan Ramadhan.”

“Setiap pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa menjadi perhatian seluruh dunia, terutama Raja Abdullah.” kata Al Khattib.

Dikatakan menambahkan: “Kami ingin perdamaian menang di wilayah ini. Itu tidak merusak kesucian dari pihak mana pun, dan bahwa momok perang agama dijauhkan darinya.”

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras mitranya dari Israel dan membantah klaim Israel untuk mendukung kebebasan beribadah.

Dikatakan dalam pernyataan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel “terus membuat kebohongan dan informasi yang salah tentang keinginan negara pendudukan pada kebebasan beribadah di Yerusalem yang diduduki.”

Ia juga mencatat bahwa “ratusan video” telah mendokumentasikan kasus-kasus jamaah yang dipaksa meninggalkan Masjid Al Aqsha, serta kasus-kasus “penindasan dan pelecehan.” (FY)